Foto Bersam Peksos RPTC Lombok Barat Dengan Koordinator RPTC
|
Kasus tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di Nusa Tenggara Barat menunjukan kenaikan dan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Data penanganan KTK melalui rumah aman / Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB tahun 2009 sebanyak 93 orang termasuk trafficking, tahun 2010 sebanyak 60 orang. Data pemulang pekerja migrant deportasi dari Malaysia tahun 2009 sebanyak laki-laki : 3.964orang dan perempuan :258 orang, jumlah seluruhnya 4.222 orang.
Dari data tersebut telah dilakukan pemetaan social, permasalahan social yang dialami oleh pekerja migrant dapat dibagi ke dalam 4(empet) kategori : (1) masalah tindak kekerasan , (2) masalah ketidakmampuan melakukan penyesuaian sosial, (3) masalah kesenjangan ekonomi, (4) masalah disharmoni keluarga yang ditinggalkan oleh para pekerja migrant tersebut.
Sebagai pelaksanaan dari ketentuan landasan hukum pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant bermasalah :
1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
2. Surat kesepakatan bersama antara menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, dan kepala kepolisian Negara RI Nomor :14/MENPP/Dep VI/X/2002, Nomor 1329/MENKES/X/ 2002tentang Pelayanan Terpadu Korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.
4. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindaak pidana Perdagangan Anak
5. PERDA Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan , Perlindungan Perempuan dan Anak Anak korban Tindak Kekerasan.
6. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan social.
7. Berdasarkan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0108/027/-05-3/2010 tanggal 31 desember 2009 dan RKA-KL tentang kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI untuk NTB pada Kegiatan Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Social (Perlindungan Social Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migrant)
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migrant Bermasalah (KTK &PMB) tersebut yang makin hari semakin meningkat untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh Bagaimana Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bemasalah pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.
Korban Tindak Kekerasan (KTK)
Definisi korban dan kekerasan
a. Korban ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, lika mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar meraka melalui tindakan
b. Kekerasan adalah suatu tindakanyang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat(atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah),bersarankan kekuatannya entah fisik maupun non fisik yang superior kesengajaannya untuk minimbulkan rasa derita dipihak yang tengah menjadi obyek kekerasan.
Definisi Tindak Kekerasan
Tindak kekerasan adalah prilakudengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang ditujukan untuk mencederai maupun merusak orang lain, baik berupa serangan fisik,mentwal, social maupun ekonomi yang melanggar hak azazi manusia (HAM) bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. (Departemen Sosial RI,2010:004)
Definisi Korban Tindak Kekerasan
Korban tindak kekerasan adalah orang (baik individu,keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baikdalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyababkan fungsi sosialnya terganggu,(Departemen Sosial RI, 2010:04).
Pekerja Migran Bermasalah(PMB)
Definisi Pekerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang berimigrasi atau berpindah dari daerah kelahirannya ke daerah lain baik didalam maupun luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu, (Departemen Sosial RI,2004 : 08).
Definisi pekerja migran bermasalah sosial
Pekerja migran bermasalah sosial adalah pekerja migran internal dan lintas Negara yang mengalami masalah social, baik dalam bentuk tindak, keterlantaran karna mengalami musibah (factor alam dan social)mengalami disharmoni social karna ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di Negara tempat bekerja, maupun mengalami kesengsaraan social, sehingga mengakibatkan fungsi-fungsi sosialnya terganggu. (departemen social RI,2004 :08-09)
Tipe-tipe pekerja migran
Menurut (Suharto, 2002 :149) terdapatdua tipe pekerja migran yaitu:
1. Pekerja Migran Internal (Dalam Negeri)
Pekerja migran internal (dalam Negeri) adalah orang yang berimigrasi atau berpindah ke daerah laindalam satu wilayah (Negara Indonesia) untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
Karna perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan orang desa yang bekerja ke kota.
2. Pekerja Migran Internasional (lintas Negara)
Pekerja migran internasional adalah orang yang berimigrasi atau berpindah ke daerah/Negara lain untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
Pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau lebih dikenal dengan istilah Tenaga kerja Indonesia (TKI). Karna persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar diluar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan tenaga kerja wanita (TKW atau nakerwan).
Alamat Kantor RPTC Lombok Barat, Jln: TGH Abdul Karim No. 99 Dusun Rumak Timur Selatan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat -NTB Eail: rptc lobar@yahoo.co.id NO.HP: 081803741842/081236900057

Komentar
Posting Komentar